Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Keterbukaan Informasi Publik Gelombang 116 Universitas Hasanuddin (Unhas) merampungkan program kerja bertajuk "Pelatihan Pemilihan Informasi PPID, Teknik Copywriting, dan Upload Media Sosial bagi Staf Kelurahan". Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Selasa (21/7).

Program ini dirancang untuk menjawab tantangan tata kelola informasi publik di Kelurahan Leang-Leang agar dapat dikelola secara mandiri dan transparan melalui media sosial resmi. Selama ini, perangkat kelurahan kerap menghadapi kendala dalam memilah dokumen publik yang aman untuk disebarluaskan. Selain itu, kemasan pesan pelayanan publik dinilai masih kaku sehingga kurang informatif bagi masyarakat lokal.

Penanggung jawab program kerja, Nikita Maulana Putri, menjelaskan bahwa pelatihan difokuskan pada penguatan kapasitas aparatur kelurahan dalam memilah dokumen ke dalam tiga kategori utama PPID, yaitu Profil dan ringkasan anggaran kelurahan, SOP pengurusan syarat pelayanan administratif dasar (seperti SKU dan SKTM),  serta Imbauan (darurat, bencana, atau penyaluran bantuan sosial).

“Melalui pelatihan dan penyerahan buku saku panduan praktis, kami berharap staf kelurahan dapat dengan cepat memilah mana informasi publik yang aman disebar serta mampu menyusun pesan dengan teknik copywriting yang komunikatif,” ujar Nikita.

Selain fokus pada klasifikasi berkas, pelatihan ini turut membekali peserta dengan formula copywriting sederhana. Staf kelurahan juga dibekali panduan teknis pengunggahan konten visual serta pemanfaatan fitur Highlights (Sorotan) media sosial. Fitur ini penting agar dokumen pelayanan krusial tetap mudah diakses warga kapan saja tanpa tertimbun unggahan baru.

Melalui sinergi ini, mahasiswa KKN-T Gelombang 116 Unhas berharap Kelurahan Leang-Leang mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan adaptif digital. Kemitraan ini juga mencerminkan implementasi SDGs Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan transfer pengetahuan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, efektif, dan berkelanjutan.